Teori Kelembagaan

  1. 1.      Sejarah Teori Kelembagaan/Institusionalisme

Sejak ribuan tahun yang lalu para filosof yunani telah menyadari bahwa institusi yang satu dengan yang lainnya saling berinteraksi. Abad 19-an Max weber mencoba mengkaji birokrasi  dan institusi secara sistematis.

Weber melihat bahwa politik sebagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaran negara. Dalam hal ini, Max weber merumuskan negara sebagai komunitas manusia yang secara sukses memonopoli penggunaan paksaan fisik yang sah dalam hal tertentu.

Negara dipandang sebagai sumber utama hak untuk menggunakan paksaan fisik yang sah. Oleh karena itu, politik bagi weber merupakan persaingan untuk membagi kekuasaan atau persaingan untuk mempengaruhi pembagian untuk membagi kekuasan atau persaingan untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan antar negara maupun antar kelompok di dalam suatu negara. Menurutnya negara merupakan suatu struktur administrasi atau organisasi yang konkret, dan dia membatasi pengertian negara semata-mata sebagai paksaan fisik yang digunakan untuk memaksakan ketaatan.

Berdasarkan pendapat Weber disimpulkan tiga aspek sebagai ciri negara yaitu:

  1. Berbagai struktur yang mempunyai fungsi yang berbeda, seperti jabatan, peranan, dan lembaga-lembaga, yang semua memiliki tugas yang jelas batasnya, yang bersifat kompleks, formal dan permanen;
  2. Kekuasaan untuk menggunakan paksaan dimonopoli oleh negara memiliki kewenangan yang sah untuk membuat putusan yang final dan mengikat seluruh warga negara. Para pejabatnya mempunyai hak untuk menegakan putusan itu seperti menjatukan hukuman dan enanggalkan hak milik. Dalam hal ini untuk melaksanakan kewenangan maka negara menggunakan aparatnya, seperti polisi, militer, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan; dan

Kewenangan untuk menggunakan paksaan fisik hanya berlaku dalam batas-batas wilayah negara tersebut.

Madzab institusionalis AS berkembang sejak tahun 1880an dipengaruhi oleh madzab institusionalis Jerman dan pemikiran–pemikiran Thorten Zveblen (1899). Dalam perkembangannya karena pertentangan internal para institusional tentang metodologi, khususnya  antara Richard T. Ely Vs Simon Newcomb, menyebabkan pengaruh institusionalis memudar dikalangan  akademimisi AS. Semakin kuatnya pengaruh kelompok marginalis dalam kajian akademik di banyak perguruan tinggi besar di AS seperti Yale, Harvard dan Chicago membuat pengaruh institusionalis semakin menurun. Pada tahun 1920an tinggal beberapa perguruan tinggi  seperti Universy of Colombia (dibawah Wisley C Mitchell) dan Wisconsin (dibawah John Commons) dimana pengaruh para institusioanalis masih dirasakan.

Saat ini banyak penelitian Institusionalisme baru mengkaji pengaruh besar institusi terhadap perilaku manusia  melalui aturan dan norma yang dibangun oleh institusi. Berkaitan dengan pengaruh individu terhadap  perilaku  manusia, ada dua anggapan  yaitu: pertama menyebabkan individu berusaha  memaksimalkan manfaat atura dalam institusi,  yang kedua  perilaku sekedar  menjalankan tugas  sesuai aturan. Institusionalisme memperkaya dengan menambahkan aspek kognitif , yaitu bahwa individu dalam  institusi berperilaku tertentu bukan  karena takut   pada hukuman atau karena sudah menjadi  kewajiban (duty), melainkan karena konsepsi individu tersebut mengenai norma-norma  soaial dan tatanan nilai yang ada. Dalam kenyataan institusi baru itu terpecah dalam berbagai aliran.

David Easton memberi kerangka “makro” dominan tempat berlangsungnya proses pembuatan keputusan, pada 1950-an dan 1960-an, sementara Phillip Selznick juga berperan penting dalam menetapkan agenda analisis “mikro” dari segi perspektif fungsionalis tentang bagaimana institusi “sesungguhnya bekerja di dalam, yang berbeda dengan struktur sebagai rationale “luar” formalnya. Di sisi luar “outside”, kehidupan organisasional tampaknya merupakan alat seperti mesin yang rasional. Kerangka analisis institusional dapat dispesifikasikan ke dalam 3 kerangka,  yaitu:

  1. Institusionalisme sosiologi yang terkait dengan karya awal David Selznick dan eksponen yang belakangan seperti March dan Oslen, Perrow, Di maggio dan Powell.
  2. Institusionalisme ekonomi, yang diajukan dalam dua bentuk teori utama, ekonomi biaya transaksi, dan teori agen (agency)
  3. Institusionalisme politik seperti yang dikembangkan oleh Theda Skocpol, Peter Hall, dan lainnya.

Namun Selznick berpendapat bahwa dengan mengadopsi model fungsionalis-struktural, organisasi dapat dilihat sebagai sistem organik, hidup, dan jauh lebih kompleks yang menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal dalam rangka mempertahankan eksistensinya sebagai institusi, bukan semata sistem yang mengejar tujuan dan sasaran. Konsekuensinya, ada ketegangan dalam pembuatan keputusan antara tujuan formal rasional dari organisasi dengan kapasitas manusia yang membuat keputusan demi mempertahankan tujuan sistem pemeliharaan yang informal dan irrasional. Jadi menurutnya, “saat kita memeriksa struktur formal, kita mulai melihat bahwa struktur itu tidak pernah berhasil menaklukkan dimensi perilaku institusi yang irrasional. Fokus analisis institusional menurut Selznick terletak pada organisasi berinteraksi pada lingkungan guna menyesuaikan diri untuk bertahan dan berkembang. Selznick menunjukkan dengan jelas bagaimana gagasan bahwa organisasi adalah alat netral dan rasional adalah gagasan yang jauh dari kenyataan di mana tekanan informal dan lingkungan lebih berpengaruh terdapat pembuatan keputusan ketimbang struktur formalnya. Meskipun Selznick memberikan pandangan yang mendalam tentang konteks pembuatan keputusan organisasional, pendekatan funsionalis-struktural juga mengandung cacat genetik, yaitu pendekatan ini tidak mempertimbangkan kekuasaan di dalam dan di sekitar organisasi dan juga mengabaikan cara kekuasaan beroperasi di dalam organisasi.

Menurut Hall, fokus pada institusi mengacu pada analisis “aturan formal, prosedur pemenuhan dan pelaksanaan praktek yang mendasari hubungan antarindividu di dalam berbagai unit pemerintah dan ekonomi. Pendekatan Hall bermaksud memperluas gagasan institusional dengan memasukkan interaksi negara dan masyarakat  seeta ekonomi internasional. Kekuatan pendekatan Hall adalah ia menyediakan kerangka untuk analisis pembuatan keputusan dalam term historis dan komparatif (Wayne Parsons, 2008: 326-338).

  1. 2.      Ciri Khusus Paradigma Institusionalisme

Teori kelembagaan merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain sperti sosiologi dan ekonomi. Institusionalisme baru  mempunyai banyak aspek dan variasi. Misalnya, institusionalisme baru sosiologi, institusionalisme baru ekonomi,dan sebagainya. Disebut institusional baru karena ia merupakan penyimpangan dari institusionalisme lama. Institusionalisme baru melihat institusi negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu, seperti misalnya membangun masyarakat yang lebih makmur. Usaha itu perlu  ada semacam rencana yang secara praktis menetukan langkah-langkah untuk tercapainya tujuan itu.

Intitusionalisme baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan behavioralis yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau massa, dan pemerintah sebagai institusi yang hanya mencerminkan kegiatan masa itu. Bentuk dan sifat institusi ditentukan oleh aktor serta pilihannya. Dengan demikian kedudukan sentral dari institusi-institusi dalam membentuk kebijakan publik dinomorduakan.

Maka timbul keinginan untuk merenungkan kembali pandangan  ini, dan kembali memandang negara, dengan berbagai institusinya, sebagai instansi utama, yang merupakan faktor penting dalam menentukan dan membatasi berbagai aspek yang diutamakan oleh pendekatan behavioralis. Pendekatan institusionalisme baru menjelasskan bagaimana organisasi institusi itu, apa tanggung jawab dari setiap peran dan bagaimana peran dan institusi berinteraksi.

Dapat dikatakan bahwa suatu institusi adalah organisasi adalah organisasi yang tertata melalui pola perilaku yang diatur oleh peraturan yang telah diterima sebagai standar. Menuurut Jan-Erik Lane dan Svante Ersson, intitusi mencakup (1) struktur fisik, (2) strukur demografis, (3) perkembangan historis,(4) jaringan priadi, dan (5) struktur sementara. Institusi adalah peraturan-peraturan yang stabil, yang memungkinkan orang yang sebenarnya hanya mementingkan diri sendiriuntuk bekerjasama dengan orang lainuntuk tujuan bersama.

Institusi-institusi memengaruhi dan menentukan cara para aktorberusaha mencapai tujuannya. Intitusi menentukan, siapa aktor yang sah, jumlah aktor,siapa menentukan tindakan.intitusi memberik stabilitas, sebabtidak tidak dapat diubah begitu saja. Intitusi mempunyai kekuasaan yang sedikit banyak otonom dan para aktor yang ingin mengubah institusi tertentu akan mempertimbangkan akibat-akibat yang sering tidak dapat diramalkan.

Inti dari institusionalisme baru dirumuskan oleh Robert E. Goodin sebagai berikut:

  1. Aktor dan kelompok melaksanakan proyeknya dalam suatu konteks yang dibatasi secara kolektif.
  2. Pembatasan-pembatasan itu terdiri dari institusi-institusi yaitu :pola norma dan pola peran yang telah berkembang dalam kehidupan social, dan perilaku dari mereka yang memegang peran itu. Peran itu ditentukan secara social dan mengalami perubahan terus-menerus.
  3. Sekalipun demikian, pembatasan-pembatasan ini dalam banyak hal juga member keuntungan bagi individu atau kelompok dalam mengejar proyek mereka masing-masing.
  4. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor yang membatasi kegiatan individu dan kelompok, juga memengaruhi pembentukan preferensi dan motivasi dari aktor dan kelompok-kelompok.
  5. Pembatasan ini mempunyai akar historis, sebagai peninggalan dari tindakan dan pilihan-pilihan masa lalu.
  6. Pembatasan ini mewujudkan, memelihara, dan member peluang serta kekuatan yang berbeda kepada individu dan kelompok masing-masing

Bagi pengannut institusionalisme baru, pokok masalah ialah bagaimana membentuk institusi yang dapat menghimpun secara efektif sebanyak mungkin preferansi dari para aktor untuk menentukan kepentingan kolektif. Dalam usaha menentukan intitusi yang terbaik terjadi wacana dalam masyarakatmengenai cara bagaimana mengubah institusi yang ada agar menjadi lebih demikratis.

Perbedaan dengan institusionalisme lama ialah perhatian institusionalisme baru lebih tertuju pada analisis ekonomi, kebijakan fisikal, dan moneter, pasar dan globalisasi ketimbang pada masalah konstisusi yuridis. Dapat dikatakan bahwa ilmu politik, dengan mengembalikan fokus atas negara termasuk aspek legal/institusionalnya, telah mengalami suatu lingkaran penuh.

Pada umumnya pendekatan institusional akan lebih berkonsentrasi dalam penggambaran aspek formal instansi pemerintah, legal power procedure, fungsi atau kegiatan-kegiatan pokok lembaga. Hubungan-hubungan formal dengan lembaga/institusi juga menjadikan perhatiannya. Pendekatan ini kurang perhatian terhadap bagaimana lembaga itu beroperasi serta kurang melihat hubungan di antara lembaga.

Institusionalisme yang menekankan pada struktur formal, akan melihat lembaga satu penangkal pola perilaku manusia yang ada sepanjang masa. Pola perilaku ini akan membedakan satu institusi dengan institusi yang lain, sesuai dengan fungsi masing-masing. Walaupun demikian hubungan antara satu kebijakan public dengan lainnya sangat erat karena kebijakan public dilaksanakan oleh instansi public (public agency) yang merupakan suatu bagian daripada suatu system birokrasi yang besar. Di mana output dari suatu public agency (sub-system) akan menjadi input sub-sistem yang lain, sehingga tercipta hubungan yang sinergis dalam system birokrasi tersebut.

Ciri pembeda paradigma institusionalisme adalah dalam melihat hakekat organisasi. Ide mereka adalah organisasi lebih merupakan sistem sosial yang bentuknya dipengaruhi oleh sistem simbolis, budaya dan aspek sosial yang lebihluas dimana organisasi tersebut berada. Scott (1987) mengatakan bahwa  pandangan konstitusional dan instrumentalitas adalah saling melengkapi (komplementer). Kendati demikian  kajian yang dilakukan para institusioanalis menyatakan bahwa  struktur organisasional seharusnya bukan untuk dipahami  sebagai adaptasi rasional terhadap faktor-faktor kontijensi dialam modus teknikal instrumentalis, tapi dengan merujuk pada norma, kewajiban legitimasi, mitos, kepercayaan  dan faktor –faktor teknikal instrumentalitas (Donaldson, 2000).

Tentu saja normal, mitos, kepercayaan dan faktor budaya lainnya bisa saja konsisten ataupun tidak konsisten dengan faktor teknikal instrumentalitas. Yang terpenting tidak ada pemikiran a priori  bahwa kedua macam pemikiran tersebut harus konsisten atau tidak konsisten satu sama lainnya. Namun karena independensi pemikiran tersebut, teori-teori institusional justru sering menjadi  teori tandingan dari teori kontijensi struktural.Kajian empiris para institusionalis , terutama pendukung teori kontijensi dengan menggambarkan organisasi sebagi hal yang irrasional Hal  ini tidak berari bahwa teori institusional memiliki penjelasan yang sama dengan teori non fungsionalis lainnya. Kenyataannya menunjukan bahwa antara pendekatan institusionalis dengan pendekatan Marxis sering berseberangan.

  1. 3.      Kritik Terhadap Teori Kelembagaan/Institusionalisme

Sebelum perang dunia kedua, sarjana-sarjana ilmu politik, mengidentifikasikan politik sebagai setudi mengenai negara. Dalam hal ini, ada pelbagai kepustakaannyang berjudul “ pengantar ilmu politik ” yang diawali dengan pernyataan, ilmu politik bermula dan berakir dengan negara. Atas dasar itu, ada buku yang ditulis oleh empat sarjana ilmu politik di Amerika serikat. Mereka merumuskan ilmu politik sebagai ilmu yang mempelajari modern national state, its institutions, laws an proceces.

Akan tetapi dewasa ini para ilmuan tidak lagi mengunakan konseptualisasi itu sebabnya mereka berpendapat politik gejala serba hadir daam masyarakat apa saja, yang tidak terbatas pada masyarakat atau negara modern. Lalu mereka mencari dan merumuskan konsep politik yang sejauh mungkin dapat diterapkan dalam sebanyak mungkin dapat diterapkan dalam sebanyak mungkin tempat dan waktu.

Lalu dipertanyakan, mengapa mereka tidak lagi menggunakan pandangan kelembagaan. Pertama konsep itu terlalu sempit. Ciri-ciri negara, khususnya negara- negara yang disebutkan itu berlaku pada masyarakat yang bebbentuk negara, khususnya negara-negara industri aju seperti eropa barat, dan amerika Utara. Sebagaimana diketahui, ada pelbagai masyarakat suku atau masyarakat yang baru merdeka, yang sekalipun belum memenuhi ciri-ciri negara modern yang sudah  tetapi sudah melaksanakan tugas dan kegiatan politk.

Masyarakat yang disebutkan terakhir ini belum memenuhi ciri-ciri negara modern, Hal itu disebabkan:

  1. Belum ada deferensasi struktur spesialisasi peranan yang jelas. Biasanya yang terjadi berupa struktur  melaksanakan lebih dari satu fungsi. Kepala suku berperan sebagai ketua adat dan pemimpin agama maupu sebagai pemimpin pmerintahan dan pemilik sumber ekonomi. Dengan kata lain struktur masyarakatnya masih bersifat sederhana dan informal, tetapi kegiatan politik juga berlangsung dalammasyarakat seperti ini;
  2. Tidak memiliki struktur yang monopoli kewenangan dalam menggunakan paksaan fisik sebab kekuasaan terpancar atau terdistribusi pada seluruh anggota masyarakat, memang ada kontrol terhadap perilaku anggota masyarakat namun bukan bersifat paksaan fisik, melainkan berupa sanksi moral dan psikologis, seperti pengucilan dari pergaulan,sindiran, gosip, teguran, dan;
  3. Batas wilayah masyarakat belum jelas sebab penduduk cenderung berpindah, termasuk apabila tidak senang lagi terhadap pemimpi masyarakat setempat.

Kedua, dalam negara-negara industri maju kekuasaan tidak terpusat pada negara melainkan terdistribusikan pada negara-negara bagian dan kepada berbagai kekuatan politik dalam masyarakat. Ketiga, konseptualisasi di atas terlalu melihat negara dari sudut yuridis formal sehingga negara cenderung dilihat sebagai gejala yang statis. Keempat, yang melakukan kegiatan bukan lembaga negara ( yang tidak memiliki nilai dan kepentingan ), tetapi elit yang memegang jabatan tersebut yang ternyata memiliki nilai dan kepentingan sediri. Oleh karena itu, perilaku elit yang menduduki jabatan pada lembaga tersebut yang dipelajari, bukan lembaganya. Demikian kritik yang diajukan oleh kaum behavioralist.

Akan tetapi, pada tahun 1980-an sejumlah ilmuan politik Amerika serikat kembali menjadikan negara sebagai fokus kajian. Mereka memandang negara tidak lagi sekedar arena persaingan kepentingan  diantars berbagai  kepentingan dalam masyarakat, tetapi juga sebagai lembagayang memiliki otonomi ( terlepas dari pengaruh masyarakat) , dan memiliki kemampuan  (yang melaksanakan kebijakan yang dibuat sendiri). Negara dilihat sebagai lembaga yang memiliki kepentingan yang berbeda dari berbagai kepentingan yang bersaingan atau bertentangan  dalam masyarkat. Pandangan ini disebut juga sebagai perspective (perspektif negara).

  1. 4.      Teori pluralis

Dalam teori pluralis, negara merupakan alat dari masyarakat. Inilah kekuatan eksternal yang mengatur negara. Menurut kaum pluralis, dalam masyarakat ada banyak kelompok yang berbeda kepentingannya. Tidak ada kelompok yang terlalu dominan. Untuk menjadi mayoritas, kepentingan yang beragam ini melakukan kompromi. Arif Budiman (1997) dalam konteks teori pluralis memberikan contoh sebagai berikut. Misalnya, kaum pengusaha menginginkan pajak yang ringan. Sedangkan kaum pekerja menginginkan pajak yang tinggi bagi yang kaya, supaya negara bisa membiayai proyek-proyek sosialnya. Kemudian ada lagi kelompok imigran yang menginginkan supaya proyek-proyek sosial bisa membantu mereka juga. Semua kepentingan itu harus dikompromikan. Politukus yang bisa membuat formula di mana kepentingan sebagaian besar masyarakat terpenuhi, dialah yang akan mendapatkan kepercayaan untuk memimpin negara. Dialah yang menjadi dominan. Karena bisa mengkompromikan berbagai kepentingan kelompok yang ada di masyarakat (Cholisin dkk, 2006: 51- 52).

Menurut penjelasan Dahl, Polsby, dan penganut aliran pluralis lainnya, kekuasaan dianggap didistribusikan  secara luas dan sistem politik sangat teratur sehingga proses politik pada esensinya dikendalikan oleh tuntutan dan opini publik. Dahl dalam studinya tentang New Haven (1961), menyatakan bahwa: “sistem politik Amerika tidak terdiri dari kelas homogen dengan kepentingan kelas yang terdefinisi dengan baik. Dalam kenyataan, sistem politik di New Haven mudah ditembus oleh siapa saja yang memerhatikan dan berkepentingan dengan kultur stratum politik” (Wayne Parsons, 2008: 137). Menurut Steven Lukes tentang model pluralis ini mengatakan fokus analisisnya ialah terletak pada perilaku, pembuatan keputusan, isu-isu kunci, konflik yang terbuka dan dapat diamati, serta kepentingan preferensi subjektif yang bisa diamati dalam partisipasi politik terbuka (Wayne Parsons, 2008: 145)

Di wilayah pluralis, setidaknya di Haven, partisipasi dalam permainan politik terbuka untuk semua orang. Akan tetapi pandangan demokrasi liberal ini ditentang oleh Schattschneider ketika dia mengatakan, “tidak selalu benar bahwa orang dengan kebutuhan terbanyak akan paling aktif dalam partisipasi di pentas politik—barang siapa yang menentukan permainan akan berlaku maka ia juga akan menentukan siapa yang boleh masuk ke permainan”. Dahl, misalnya berpendapat bahwa kekuasaan terletak dalam kapasitas A untuk membuat B melakukan sesuatu yang sebenarnyatidak diinginkan oleh B. Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup kontrol perilaku. Dahl menunjukan bahwa kekuasaan didistribusikan di antara kelompok, pembuat kebijakan di area seperti pendidikan dan pembangunan kembali (redevelopment) kawasan urban dilakukan oleh sederetan oleh kalangan minoritas, bukan lagi oleh oleh elite tunggal. Seperti dikatakan oleh Polsby: “dalam setiap bidang isu, muncul aktor yang berbeda-beda, perannya juga berbeda serta jenis alternatif yang mereka pilih juga berbeda-beda. Namun, dalam merespon model ini Bachrach dan Baratz mengatakan bahwa hal yang gagal dipahami oleh pluralis adalah sejauh mana pihak-pihak yang berkuasa itu bisa menyingkirkan isu dan problem dari agenda pembuatan kebijakan. Politik bukan sekedar seperti yang didefinisikan Laswell sebagai persoalan “siapa yang mendapat, kapan, dan bagaimana dia mendapatkan”, tetapi juga siapa yang disingkirkan – kapan dan bagimana ia disingkirkan (Wayne Parsons, 2008: 137-138).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan

Intitusionalisme sebenarnya dipicu oleh pendekatan behavioralis yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau massa, dan pemerintah sebagai institusi yang hanya mencerminkan kegiatan masa itu. Bentuk dan sifat institusi ditentukan oleh aktor serta pilihannya. Dengan demikian kedudukan sentral dari institusi-institusi dalam membentuk kebijakan publik dinomorduakan.

Maka timbul keinginan untuk merenungkan kembali pandangan ini, dan kembali memandang negara, dengan berbagai institusinya, sebagai instansi utama, yang merupakan faktor penting dalam menentukan dan membatasi berbagai aspek yang diutamakan oleh pendekatan behavioralis. Pendekatan institusionalisme menjelaskan bagaimana organisasi institusi itu, apa tanggung jawab dari setiap peran dan bagaimana peran dan institusi berinteraksi.

Pada umumnya pendekatan institusional akan lebih berkonsentrasi dalam penggambaran aspek formal instansi pemerintah, legal power procedure, fungsi atau kegiatan-kegiatan pokok lembaga. Hubungan-hubungan formal dengan lembaga/institusi juga menjadikan perhatiannya. Pendekatan ini kurang perhatian terhadap bagaimana lembaga itu beroperasi serta kurang melihat hubungan di antara lembaga.

Dalam teori pluralis, negara merupakan alat dari masyarakat. Inilah kekuatan eksternal yang mengatur negara. Menurut kaum pluralis, dalam masyarakat ada banyak kelompok yang berbeda kepentingannya. Tidak ada kelompok yang terlalu dominan. Untuk menjadi mayoritas, kepentingan yang beragam ini melakukan kompromi.

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Cholisin, dkk. Dasar-Dasar Ilmu Politik. 2006. Yogyakarta: Bayu Indra Grafika.

Gudono. 2009. Teori Organisasi. Sleman (DIY): Pensil Press.

Miriam Budiardjo dan Tri Nuke Pudjiastuti (ed).1996. Teori-teori Politik  Dewasa Ini. Jakarta: PT Raja grafindo Persada. 235-236

Parsons, Wayne. 2008. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana.

Piliang, Yasraf A. 2005. Transpolitika: Dinamika Politik Di Era Virtualitas. Yogyakarta: Jalasutra.

Subakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s