Pengertian Hukum Islam

  1. A.  Pengertian  Hukum Islam

Menurut Teguh Santoso, Hukum merupakan peraturan yang disusun dan dibuat dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang aman, tenteram dan bertingkah laku sesuai dengan aturan hukum.Hukum bisa dibuat melalui berbagai kesepakatan baik itu kesepakatan adat, perundingan maupun ketetapan agama. Salah satu hukum yang berdasarkan pada ketetapan agama adalah hukum Islam.

Adapun pengertian hukum Islam adalah hukum yang bersumber pada nilai-nilai keislaman yang berasal dari dalil-dalil agama Islam. Bentuk hukumnya dapat berupa kesepakatan, larangan, anjuran, ketetapan dan sebagainya. (Dikutip dari http://www.teguhsantoso.com/2011/07/-islam-pengertian-dan-sumbernya.html #ixzz1iodt4xiz.

Islam adalah  yang bersumber dan menjalankan bagian dari agama Islam. Sebagai sistem , ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan terlebih dahulu, sebab kadangkala membingungkan, kalau tidak diketahui persis maknanya. Yang dimaksud adalah istilah-istilah ,  dan Ahkam, Syari’ah atau Syari’at, Fikih atau Fiqh (Mohammad Daud Ali, 1993 : 38)

2. B. Masa Pengembangan Hukum Islam (Masa Thabi’in)

  1. Periode Bani Umayyah: 41-132 H (661-750M)

Pada masa ini berakhirlah pemerintahan Bani Umayyah dan sebagai penggantinya dalam menduduki tahta Khalifah adalah cucu Al-Abbas Ibn Abdul Muthalib yang bernama  Abbas Abdullah Ibn Muhammad yang termashur dengan nama Assafah dan berkedudukan di Kufah.

Dengan Ali, khalifah keempat (41H), periode Khulafa’ al-Rasyidin pun berakhir. Langkah awal yang diambil oleh dinasti Umayyah adalah memindahkan pusat kegiatan politik dari Madinah ke Damaskus di Siria. Filsafat politik mereka lebih bersifat duniawi daripada spiritual. Sebagai raja yang bersifat otokrasi, mereka dikendalikan oleh pendapat pribadi mereka dalam mengambil keputusan politik, ekonomi dan diplomatik. Tetapi pengecualian yang jelas mungkin ada pada “Umar bin Abd al-‘aziz yang dicatat tidak hanya karena kesalehannya tetapi juga karena pengetahuannya yang luas tentang hukum hadis nabi.

Periode Umayyah secara umum  ditandai dengan pengangkatan para hakim untuk menyelesaikan perselisihan dengan kemampuan yang tidak dibatasi untuk memutuskan kasus-kasus yang dihadapi berdasarkan pendapat peribadi mereka (ra’yu). Tidak ada pengaruh penyeragaman yang ditekankan pemerintah pusat dan tidak ada hierarki pengadilan yang mengikat preseden-preseden yang mungkin menyeragamkan sistem dalam menghadapi suatu kasus. Juga tidak dapat dikatakan bahwa hukum –hukum al-quran menyediakan unsure pemersatu yang kuat. Selain bidang yang terbatas ini, baik apakah norma-norma al-quran diterapkan atau tidak sama sekali benar-benar tergantung pada tingkat pengetahuan dan kesalehan yang dimiliki oleh seorang hakim. Tetapi bahkan bagi hakim yang saleh, penafsiran atas ketetapan al-qur’an sebagian besar merupakan masalah  kebijaksanaan personal, sehingga selain peraaturan-peraturan yang sederhana dan mendasar, aplikasi mereka sering ditambah dari pada dikurangi dari perbedaan yang umum dalam praktek hukum.

Disini, hukum tuhan tunduk pada akal yang dipergunakan hanya untuk merusak dan mengubah hukum orang-orang Bani Ummayah sebagai penguasa dicela karena tidak memperdulikan prinsip-prinsip fundamental hukum, yang mengakibatkan Bani Abbasiyyah berkuasa pada tahun 132H (750 M) (Muhamad Muslehuddin, 1991: 58-59).

  1. Periode Abbasiyyah, 132-656 H (750-1258 M)

Hazairin menyatakan bahwa dalam kepustakaan sering dikatakan bahwa hukum fikih Islam itu berkembang di masa Umayyah dan berbuah di zaman Abbasiyyah (Mohammad Daud Ali, 1990: 163).

Hukum fikih Islam sebagai salah satu aspek kebudayaan Islam mencapai puncak perkembangannya di zaman Khalifah Abbasiyyah yang memerintah selama lebih kurang lima ratus tahun. Di masa inilah (1) lahir para ahli hukum Islam yang menemukan dan merumuskan garis-garis hukum fikih Islam serta (2) muncul berbagai teori hukum yang masih dianut dan dipergunakan oleh umat Islam sampai sekarang (Mohammad Daud Ali, 1990: 163).

Faktor-faktor pendorong yang menyebabkan hukum Islam berkembang dengan pesat pada masa ini antara lain adalah (Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, 2008: ):

(1)   Pada waktu Khalifah Abu Ja’far al-Mansur memindahkan pusat pemerintahan dari kufah ke Bagdad, beliau juga berusaha membangun ilmu agama dan ilmu pengetahuan lainnya, yaitu dengan cara mengumpulkan ahli-ahli ilmu pengetahuan agama dan lain-lainnya ke kota Bagdad, sehingga kota ini menjadi pusat berkembangnya ilmu pengetahuan di bagian Timur.

(2)   Kota Kardova di Andalusia juga menjadi tempat berkembangnya ilmu pengetahuan Islam dan lain-lainnya di bagian Barat.

(3)   Di kota Al-Fustat Mesir dikumpulkan ulama dari berbagai mazhab untuk mengajarkan pendapat-pendapatnya, misalnya :

  1. Ibnul Wahab dan ibnul Qasim mengembangkan mazhab Maliki.
  2. Ar-Rabi’i dan Al-Muzany mengembangkan mazhab Syafi’i.
  3. At-Thahawi mengembangkan ajaran mazhab Hanafi.

(4)   Damascus, Kufah, dan Basrah juga tetap berkembang walaupun kekhalifahan sudah tidak beribukota di sini.

(5)   Di Persia, kota Maru dan Naisabur juga menjadi tempat berkembangnya ilmu karena di kota-kota ini tempat berkumpulnya para ulama.

Periode Abbasiyyah adalah periode yang baik untuk mempelajari sistematika hukum Islam. Pada saat itu terdapat enam kumpulan hadis yang Sahih yaitu yang dikumpulkan oleh Al-Bukhari, Muslim An Naisaburi, Abu Daud, Abu Isa At-Turmudzy, Ibnu Majjah, Ahmad An-Nasa’I (Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, 2008: ). Pada periode ini beberapa aliran hukum (Islam) muncul, dimana yang monumental diantaranya adalah empat aliran Sunni yang dikaitkan dengan nama Abu Hanafiah, Malik bin Annas, Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal. Sementara dari golongan Syi’ah terdapat mazhab Zaidiyah dan mazhab Imamiyah. Akan tetapi, sejak sekitar tahun 700 H atau 1300 M (Joseph Schacht, 2010: 107), hanya empat mazhab hukum yang hidup dalam Islam ortodoks, yakni mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi’I, dan mazhab Hanbali). Faktor pendukung keberadaan mazhab-mazhab tersebut di antaranya; pertama, adanya usaha pembukuan pendapat-pendapat mereka; kedua, adanya pengikut-pengikut yang menyebarluaskan, mempertahankan, dan membela pendapat mereka; dan ketiga, adanya kecenderungan ulama untuk menyarankan penggunaan mazhab-mazhab tersebut oleh para hakim dan umat secara umum (Mardani, 2010: 85-86).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s