PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

  1. PAPER PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Oleh:

Hikmah Dewi Nastiti 10401244021

2. LATAR BELAKANG

Korupsi di Indonesia akhir-akhir ini sering dibicarakan publik dan tak kunjung henti. Berbagai kebijakan telah dilakukan untuk memberantas korupsi namun pada kenyataannya belum cukup untuk mencegah terjadinya korupsi di negeri ini. Sejak lepasnya pemerintahan Orde Baru, masalah pemberantasan korupsi belum juga tertangani dengan baik. Berbagai peraturan dan reformasi perundang-undangan tentang korupsi dilahirkan, tapi tidak membawa hasil yang memadai. Bahkan banyak korupsi baru yang terungkap justeru terjadi setelah masa reformasi. Fenomena ini membuat kita bertanya kembali dari sisi pendidikan, sebenarnya apa yang terjadi dengan korupsi, mungkinkah kita salah mengartikan tentang apa yang dianggap korupsi dan apa yang tidak korupsi.

Ada beberapa cara penanggulangan korupsi, dari hal-hal yang sifatnya ajakan maupun dengan cara paksaan. Namun yang terjadi di Indonesia, adalah hukum-hukum tidak berfungsi bahkan seakan-akan tidak ada. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus korupsi yang banyak tersiar dimedia massa. Pemberantasan korupsi tidak mungkin hanya dilakukan melalui jalur hukum saja, melainkan bisa melalui pendidikan kewarganegaraan. Upaya ini harus terus dilakukan, karena jika tidak korupsi akan terus menimbulkan krisis multidimensional baik dibidang politik, hukum, moral, ekonomi, social dan budaya. Masalah ini harus ada pemecahannya dan tindak lanjut sedini mungkin agar Indonesia tidak lebih terpuruk lagi. Jadi, salah satu upaya jangka panjang untuk mengatasi korupsi yaitu dengan memberikan pendidikan anti korupsi sejak dini kepada kalangan generasi muda melalui pendidikan kewarganegaraan.

Melalui perspektif pendidikan, pemberantasan korupsi 1 kewarganegaraan yang mana mempunyai tujuan agar mampu meningkatkan kompetensi generasi muda menjadi warga Negara yang berperan secara aktif dalam system pemerintahan Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

3. KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin, yaitu corruptio atau corruptus. Corruptio berasal dari kata corrumpere, suatu kata latin lain yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu corruption, corrupt; Perancis yaitu corruption; dan Belanda yaitu corruptie, korruptie. Dari bahasa Belanda itulah kata itu turun ke Bahasa Indonesia menjadi korupsi. Sedangkan pengertian korupsi dalam arti hukum, yaitu tingkah laku yang menguntungkan diri sendiri dengan merugikan oranglain, yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar hukum. Menurut kamus besar bahasa Indonesia korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio, korupsi adalah perbuatan curang, tinak pidana yang merugikan keuangan Negara. Sedangkan menurut Baharuddin Lopa yang mengutip pendapat David M. Chalmers, korupsi yaitu yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut kepentingan umum.

Definisi korupsi yang dipahami umum adalah merugikan negara atau institusi baik seara langsung atau tidak langsung sekaligus memperkaya diri sendiri. Berdasarkan pemahaman pasal 2 UU no. 31 th. 1999 sebagaimana yang diubah dengan UU no. 20 th 2001, Korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkarya diri sendiri atau orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

B. Penyebab terjadinya korupsi

Korupsi merupakan perbuatan yang menentang prinsip kewarganegaraan, adapun beberapa sebab terjadinya korupsi adalah:

a. kebiasaan dan sikap tanggung jawab tidak ada

Penyebab utama terjadinya korupsi di Indonesia adalah kebiasaan untuk memperoleh sesuatu dengan cara yang mudah dan kebiasaan ini bisa jadi sudah terjadi sejak dini hingga dewasa. Akibatnya, kurang mempunyai sikap bertanggung jawab pada suatu tugas yang diberikan.

b. System hukum yang belum kuat dan tidak tegas

Penyebab selanjutnya adalah sangat lemahnya hukum di negeri ini sehingga yang terjadi adalah makin merebak korupsi dimana-mana. Jika saja para koruptor dihukum berat maka akan membuat jera terhadap orang-orang yang akan melakukan tindakan korupsi. Kenyataannya yang sering terjadi adalah para koruptor mendapatkan hukuman yang lebih ringan dibandingkan pencuri sandal jepit atau pencuri ayam yang dikeroyok masa diperparah lagi harus menjalani masa tahanan yang lama. Seakan-akan koruptor ini dapat membeli hukum dan mempermainkannya, dikarenanakan berlimpah uang yang mereka miliki untuk menyuap para penegak hukum.

c. Penghasilan yang besar

Penghasilan yang menggiurkan sebagai pejabat di Negeri ini seolah-olah menjadi lahan yang menggiurkan. Banyak para calon pemimpin yang berlomba-lomba untuk memperebutkan dan tak jarang mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk mendapatkan dukungan. Dampaknya setelah menjadi pejabat bentuk penyimpangan korupsi yang marak dilakukan yaitu dengan mencari keuntungan agar modal awalnya bisa kembali.

d. pengawasan yang tidak efektif

Penyebab lain adanya korupsi yaitu pengawasan yang tidak efektif terhadap pelaksanaan dan penggunaan keuangan Negara. Adanya pemimpin yang tidak bias menempatkan diri dengan baik misalkan dalam pengawasannya kurang baik bahkan memanfaatkan wewenang tersebut hanya untuk memperkaya diri sendiri.

C. Dasar Hukum Pemberantasan Korupsi

Undang-undang Pemberantasan Korupsi:

1. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

2. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

5. Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi

6. Undang-undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

D. Pendidikan

Dalam arti teknis, pendidikan adalah proses dimana masyarakat, melalui lembaga-lembaga pendidikan (sekolah, perguruan tinggi atau lembaga-lembaga lein), dengan sengaja menstransformasikan warisan budayanya, yaitu pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan-keterampilan, dan generasi ke generasi.

Menurut John Dewey dalam bukunya Democracy and Education (91950: 89-90), pendidikan adalah rekonstruksi atau reorganisasi pengalaman yang menambah makna pengalaman, dan yang menambah kemampuan untuk mengarahkan pengalaman selanjutnya. Sedangkan menurut Frederick Mayer dalam bukunya Foundations of Education (1963: 5) pendidikan adalah suatu proses yang menuntun pencerahan umat manusia.

Menurut John S. Brubacher dalam bukunya Modern Philosophies of Education ( 197&: 371) dinyatakan bahwa pendidikan adalah proses dalam mana potensi-potensi, kemampuan-kemampuan, kapasitas-kapasitas manusia yang mudah dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan, disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dengan alat (media) yang disusun sedemikian ruap, dan digunakan oleh manusia untuk menolong orang lain atau diri sendiri dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan.

Menurut pendapat G. Terry Page, J.B Thomas dan AR. Marshall dalam International Dictionary of Education (1980: 112), pendidikan adalah proses pengembangan kemampuan dan perilaku manusia secara keseluruhan. Sedangkan menurut pendapat Carter V. Good dalam Dictionary of Education (1945: 145) pendidikan adalah: (1) keseluruhan proses dinama seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya yang bernilai positif dalam masyarakat dimana dia hidup; (2) proses social dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dan sekolah ), sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan social dan kemampuan individu yang optimal.

Menurut Ki Hajar Dewantara (1977: 20) yang dimaksud dengan pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, yaitu menuntun segala ketentuan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan menurut Driyarkara (1980: 78) pendidikan yaitu pe-manusia-an manusia muda. Selanjutnya menurut UU No. 20 Tahun 2003 ppendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Jadi pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya proses pengajaran dan pelatihan. Pendidikan merupakan usaha untuk menyiapkan peserta didik atau generasi muda penerus bangsa melalui kegiatan bimbingan pengajaran, dan atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Pendidikan bisa dimulai sejak bayi sebelum lahir secara terus menerus hingga menutup mata, tidak pandang ras, keyakinan, usia, budaya, keadaan social ekonomi seseorang, semua berhak mendapatkan dan mengusahakan pendidikan. Sebagai awal pencetak pemikir besar, dan sebenarnya merupakan aspek awal untuk dapat merubah seseorang berubah menjadi lebih baik melalui belajar

4. PEMBAHASAN

A. Pemberantasan Korupsi dalam perspektif Pendidikan

Dalam perspektif pendidikan setiap manusia memiliki potensi untuk berkembang dan dikembangkan mengenai potensi yang ada dalam dirinya. Upaya yang dinilai efektif untuk mengembangkan potensi tersebut yaitu melalui aktivitas pendidikan. Menurut Prof. Dr. Hasan Langgulung, pendidikan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni sudut pandang individu dan social. Dari sudut pandang individu, pendidikan merupakan suatu upaya mengembangkan potensi individu. Sedangkan dari sudut pandang sosial pendidikan yaitu sebagai pewarisan nilai budaya oleh generasi tua ke generasi muda, agar nilai-nilai tersebut dapat dilestasrikan. Pendidikan membimbing manusia menjadi manusia yang lebih dewasa secara intelektual, moral, dan juga sosial, dalam hal ini pendidikan merupakan pemelihara budaya. Dengan demikian pendidikan dapat dipandang sebagai upaya preventif bagi berkembangnya sikap dan perilaku korup. Dilihat secara substantive pendidikan kita seperti yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan dipandang tepat untuk meningkatkan ketahanan etika bangsa melalui reformasi sosial yang menjadi pemicu terjadinya sebuah reformasi dalam kelembagaan. Reformasi kelambagaan ini dapat melindungi secara eksternal kemungkinan terjadinya praktek korupsi, berkembangnya perilaku korupsi, dan pada akhirnya dapat memperbaiki hukum dan penegakkannya serta meningkatkan mutu sumber daya manusia, dalam konteks inilah dalam pemberantasan korupsi melalui pendidikan kewarganegaraan perspektif pendidikan menjadi amat penting.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “value-based education” .Konfigurasi atau kerangka sistemik PKn dibangun atas dasar paradigm berikut:

a. PKN secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga Negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggungjawab.

b. PKN secara teoritik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela Negara.

c. PKN secara pragmatic dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai dan pengalaman belajar dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntutan hidup bagi warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela Negara.

Berkaitan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, pendidikan memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat penting untuk mempersiapkan warga Negara yang mempunyai komitmen yang konsisten dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan dalam pemberantasan korupsi adalah menyelenggarakan program pendidikan yang memberikan berbagai kemampuan sebagai seorang warga Negara melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Keluarga, tokoh masyarakat, media masa, dan lembaga-lembaga penanganan korupsi seperti; KPK, PPATK, KPPU, KY, dan POLRI dapat bekerja sama dan memberikan konstribusi yang kondusif terhadap pemberantasan korupsi.

PKn paradigma baru sekarang ini dikenal sebagai PKn yang bermutu. Dikatakan demikian sebab memiliki pengetahuan kewarganegaraan yang memiliki akar keilmuan yang jelas, keterampilan kewarganegaraan, karakter kewarganegaraan untuk mengembangkan pembangunan karakter bangsa, pemberdayaan warga Negara dan masyarakat kewarganegaraan. Dalam pengetahuan kewarganegaraan materi atau substansi dalam pelajaran PKn berisi pengetahuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang harus diketahui oleh warga Negara dan juga pengetahuan mendasar mengenai struktur dan system politik, pemerintahan dan system social yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD tahun 1945. Jadi pada dasarnya merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan peran, hak dan kewajiban warga Negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga melalui pengetahuan kewarganegaraan ini diharapkan para generasi muda mengetahui dan memahami perannya sejak dini sebagai warga Negara dan memperkecil tumbuh berkembangnya para koruptor.

Aspek keterampilan kewarganegaraan merupakan suatu keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan untuk menghadapi tantangan zaman atau masalah-masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Cakupan keterampilan kewarganegaraan ini meliputi keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi. Melalui keterampilan intelektual yang mana warga Negara diajarkan untuk berwawasan luas dan bertanggung jawab.

Akar keilmuan PKn adalah ilmu politik yaitu mengambil porsi demokrasi politik dan dikembangkan secara interdisipliner yang fokusnya pada hak dan kewajiban warga negara dalam partisipasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ilmu pendukung dalam PKn yaitu ilmu hukum dalam aspek rule of law dan penegakkannya. Ilmu pendukung lainnya yaitu filsafat moral, yang mana merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya mengembangkan cara berfikir seseorang tentang kebajikan.

Orientasi pendidikan kewarganegaraan bukan untuk mendukung kekuatan politik tertentu, namun meliliki tujuan untuk membina dan mengembangkan warga negara yang lebih baik dalam berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk upaya peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas diri generasi muda penerus bangsa. Kesadaran dan wawasan termasuk dalam wawasan kebangsaan, jiwa patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan jender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pendidikan anti korupsi yang merupakan misi dari Pendidikan kewarganegaraan sesungguhnya sangat penting untuk mencegah adanya koruptor dan tindak pidana korupsi. Satu hal yang pasti, korupsi bukanlah hanya terkait dengan masalah uang, namun juga sisi lain di kehidupan. Setelah kita mengetahui dan memahami korupsi, selanjutnya mempelajari mengenai Pendidikan Kewarganegaraan dengan baik terkait peran, hak, dan kewajiban sebagai generasi penerus bangsa dengan cara-cara :

a. Menunjukan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari

• Dalam membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan bersama

• Melaksanakan kebijakan dengan baik dan bertanggung jawab

• Tidak melakuan suap, nepotisme, pemborosan, dan penyimpangan alokasi dana

b. Menghormati harkat dan martabat setiap individu

• Menghormati pendapat orang lain

• Berparilaku santun dan bijaksana

• Menghargai hak dan kewajiban antar warga negara

c. Berpartisipasi dalam urusan kewarganegaraan secara bijaksana dan bertanggung jawab

• Menghormati hukum

• Berperilaku jujur, berpikiran kritis, dan terbuka

• Perhatian dan peduli terhadap urusan publik atau masyarakat

d. Memahami hakikat dan arti penting hukum bagi warga negara

• Memahami hukum

• Mempelajari hakikat hukum

• Mengetahui unsur-unsur hukum

e. Menerapkan norma yang telah dipahami dalam kehidupan sehari-hari

• Setelah memahami, selanjutnya yaitu menerapkan norma, kebiasaan, adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari

5. KESIMPULAN

Pemberantasan korupsi dalam perspektif pendidikan merupakan salah satu solusi menanggulangi korupsi sejak dini. Pendidikan anti korupsi dini yang merupakan visi dari pendidikan kewarganegaraan terhadap penanganan kasus korupsi yang bermula dari diri sendiri, dari hal yang terkecil,dan dimulai sejak dini. Kebijakan pemberantasan korupsi dewasa ini belum sepenuhnya terlaksana, masih banyak koruptor yang masih berkeliaran, meskipun demikian tidak ada salahnya meminimalisir adanya koruptor melalui pendidikan kewarganegaraan mulai sejak dini bagi para generasi muda penerus bangsa. Cara pemberantasan korupsi melalui pendidikan kewarganegaraan merupakan cara preventif atau ajakan terhadap generasi pemuda untuk memberantas korupsi, dan hal ini perlu komitmen yang tinggi dan ketegasan mutlak untuk melawan koruptor mafia hukum.

Melalui penerapan materi Pendidikan kewarganegaraan yang mana didalamnya terdapat komponen PKn yang tidak dapat terpisahkan dan pada dasarnya telah mengaplikasikan role aktif, pasif, negatif dan positif terhadap berlangsungnya kebijakan kebijakan yang diselenggarakan pemerintah dapat dinyatakan telah membudayakan pemberantasan korupsi sejak dini. Efektifitas pelaksanaan pemberantasan korupsi melalui pendidikan kewarganegaraan pada akhirnya sangat ditentukan oleh partisipasi yang tinggi dari kita semua masyarakat Indonesia.

Strategi pemberantasan korupsi haruslah bersifat menyeluruh dan seimbang. Upaya yang dilakukan tidak hanya melalui pendidikan namun juga harus memberikan efek jera baik secara hukum maupun sosial. Jadi sebuah strategi pemberantasan korupsi memerlukan prinsip keterbukaan dan tidak memihak pada golongan tertentu. Sehingga warga negara mempunyai hak dasar untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi, misalkan dengan adanya kebebasan pers maka kontrol dari masyarakat dapat ditingkatkan lagi dalam memberantas koruptor dan mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih baik.

6. DAFTAR PUSTAKA

Cholisin. 2005. Pengembangan Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. ToT N Guru Mapel PKn. FISUNY.

Dikti. 2012. Pendidikan Anti Korupsi.

Dwi Siswoyo dkk, 2008. Ilmu Pendidikan. Yogyakarta. UNY Press.

Langgulung, Hasan. 1987. Manusia dan Pendidikan : Suatu Analisa Psikologi. Jakarta: Al-Husna

Sunarso dkk, 2006. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta. UNY Press.

Undang-undang Pemberantasan Korupsi

United Nations Convention against Corruption.2003

http://118.98.166.62/application/media/file/content-2210.pdf diakses pada 30 September 2013 pukul 21:49

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s