Pengertian Hukum Tata Negara

1. Pengertian Hukum Tata Negara dari Para Ahli

  1. a.      Cristian Van Vollenhoven

Hukum Tata Negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya, dimana masing-masing akan menentukan wilayah lingkungan rakyatnya, badan-badan negara dan fungsinya, susunan serta wewenangnya masing-masing yang berkuasa dalam masyarakat hukum itu. Definisi yang demikian ini menunjukkan pandangan bahwa Hukum Tata Negara mempelajari negara dalam keadaan diam atau statis sebagaimana pandangan dari Oppenheim.

  1. b.      Van der Pot

Hukum Tata Negara adalah serangkaian peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungan satu dengan lainnya dan hubungannya dengan individu-individu (dalam aktivitasnya).

Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa Hukum Tata Negara juga menyinggung tentang hubungan dengan warga negara. Bahkan dalam definisi ini juga telah menunjuk adanya kegiatan negara dalam arti dinamis, yang menurut pendapat terdahulu sebenarnya sudah tidak termasuk dalam Hukum Tata Negara lagi, tetapi sudah memasuki lapangan Hukum Administrasi Negara.

  1. c.    Logemann

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara.

Jadi, jabatan merupakan pengertian yang bersifat yuridis sedangkan fungsi adalah pengertian yang bersifat sosiologis. Karena negara merupakan sebuah organisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam hubungan satu dengan yang lainnya serta secara keseluruhannya, maka dalam arti yuridis, negara merupakan suatu organisasi dari jabatan-jabatan.

  1. d.   Apeldoorn

Apeldoorn memakai istilah Hukum Negara dalam arti sempit yang sama artinya dengan istilah Hukum Tata Negara dalam arti sempit, untuk membedakan dengan Hukum Negara dalam arti luas yang meliputi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara itu sendiri. Maka ia mengatakan bahwa Hukum Negara dalam arti sempit menunjukkan orang-orang yang memegang kekuasaan pemerintahan dan batas-batas kekuasaannya.

  1. e.    Wade and Phillips

Hukum Tata Negara mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya dan hubungan antar alat perlengkapan negara itu.

  1. f.     A.V. Dicey

Dalam bukunya “An introduction to the study of the law of the constitution”, Dicey merumuskan Consitutional Law sebagai berikut : as the term is used in England, appers to include all rules which directly or inderecly affect the distribution or exercise of the souvereign power in the state. Tekanan dari definisi ini terletak pada pembagian kekuasaan dalam negara dan pelaksanaan yang tertinggi dalam suatu negara. Sedangkan all rules dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai semua ketentuan yang mengatur hubungan antara anggota yang memegang kekuasaan tertinggi satu dengan lainnya, menentukan kekuasaan yang tertinggi itu dan cara melakukan kekuasaannya.

  1. g.      Kusumadi Pudjosewojo

Menurut Kusumadi Pudjosewojo dalam bukunya Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal) dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukkan masyarakat hukum atasan ataupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya (hierarchi), yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa) dari masyarakat hukum itu, beserta susunannya (terdiri dari seseorang atau sejumlah orang), wewenang, tingkataan imbangan dari dan antara alat perlengkapan itu.

Maka Hukum Tata Negara dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat perlengkapan negara serta kedudukan warga negara dan hak azasinya.

  1. h.      J.R Stellingga

Hukum Tata Negara yaitu hukum yang mengatur wewenag dan kewajibn alat- alat perlengkapan negara, mengatur hak dan kewajiban warga negara.

2. Ilmu-ilmu lain yang Berobjek Negara

                         

Ilmu-ilmu lain yang berobyek negara selain hukum tata negara antara lain sebagai berikut:

a. Ilmu Politik

Secara etimologis ilmu politik berasal dari polis (bahasa Yunani), yang artinya negara atau kota. Kemudian  diturunkan kata lain yaitu polities (warga negara),politikos (kewarganegaraan atau civics), dan politike tehne (kemahiran politik). Secara terminoligi, politik dapat diartikan  yaitu bermacam-macam kegiatan politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakna tujuan itu (Miriam Budiarjo, 1977:8).

Dari pengertian politik di atas, maka pengertian ilmu politik yaitu ilmu yang mempelajari interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama.(Cholisin, 2007:2)

b. Ilmu Negara

Ilmu negara atau staatsleer (bahasa Belanda) adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok mengenai negara dan hukum tata negara. Ilmu yang menyelidiki dan mempelajari hal ihwal dan seluk beluk negara. Oleh karena itu, ilmu negara merupakan ilmu pengantar untuk mempelajari ilmu Hukum Tata Negara. (Suyato,2007 : 2)

c. Hukum Administrasi Negara

Hukum administrasi negara adalah rangkaian ketentuan-ketentuan yang mengikat alat-alat negara tinggi dan rendah, pada waktu alat-alat negara itu mulai menjalankan tugasnya, sebagaimana telah ditetapkan dalam hukum tata negara. Hukum administrasi negara mempelajari jenis, bentuk, serta akibat hukum yang dilakukan oleh pejabat dalam melakukan tugasnya.(Max Boli Sabon,dkk, 1994:13)

d.Hukum Internasional Publik

Hukum internasional publik mempelajari hubungan hukum antarnegara itu secara eksternal. Di samping itu, hukum internasional ada yang bersifat privat (perdata) dan ada yang bersifat publik. Yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu Hukum Tata Negara adalah cabang Hukum Internasional Publik. Hukum Internasional mempelajari dan mengatur mengenai hubungan eksternal dari negara, Hukum Antar Negara.

3. Hubungan Hukum Tata Negara Dengan Cabang Ilmu Lainnya

  1. a.      Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara

Ilmu Negara yang merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi berkedudukan sebagai ilmu pengetahuan pengantar bagi Hukum Tata Negara. Ilmu Negara tidak mementingkan bagaimana caranya hukum itu seharusnya dijalankan, karena Ilmu Negara lebih mementingkan nilai teoritisnya.

Sedangkan sebaliknya bagi Hukum Tata Negara yang lebih dipentingkan adalah nilai-nilai praktisnya oleh karena hasil penyelidikannya itu langsung dapat dipergunakan dalam praktek oleh para ahli hukum yang duduk sebagai pejabat-pejabat pemerintahan menurut tugasnya masing-masing.

Perbedaan antara Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara juga dapat dilihat dari obyek yang diselidikinya. Jika obyek penyelidikaan Ilmu Negara adalah asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara maka obyek Hukum Tata Negara adalah hukum positif yang berlaku pada suatu waktu, di tempat tertentu  karena itu lazim disebut Hukum Tata Negara   Indonesia, Hukum Tata Negara Inggris dan sebagainya.

  1. b.      Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Politik

Hal ini dapat dilihat dalam beberapa hal misalnya untuk mengetahui latar belakang lahirnyaa suatu peraturan perundang-undangan sebaiknya perlu dibantu dengan mempelajari ilmu politik. Keputusan-keputusan politik merupakan peristiwa-peristiwa yang banyak pengaruhnya terhadap Hukum Tata Negara.

Bahwa lahirnya suatu Undang-undang jika diselidiki dari proses pembuatannya, menunjukkan pertarungan dan perjuangan yang gigih yang dilakukan oleh beberapa golongan supaya kepentingannya tetap terjamin oleh Undang-undang itu. Biasanya golongan yang kuat kedudukannya di dalam masyarakat akan banyak menentukan dalam pembentukan suatu Undang-undang.

  1. c.       Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara

                  Menurut Kranenburg hubungan HTN dan HAN ini tidaklah prinsip karena yang satu bersifat umum dan yang lain (hanya) bersifat khusus seperti halnya hubungan antara Hukum Perdata dengan Hukum Dagang. Tetapi Van Vollen Hoven dan Logemann mengatakan bahwa antara kedua bidang ilmu tersebut adalah berbeda.

Sumber :

http://anitatrisianas3ip.staff.fkip.uns.ac.id/files/2011/12/HO-HTN-I1.rtf

http://dwiwijayanti07.wordpress.com/2010/03/28/hukum-tata-negara/

Ni’matul Huda. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : Rajagrafindo Persada

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s