Permasalahan Pendidikan di tingkat Makro, Messo, dan Mikro

Adapun yang dimaksud dengan permasalahan pendidikan adalah, permasalahan-permasalahan yang di hadapi oleh dunia pendidikan. Permasalahan pendidikan tersebut menurut Burlian Somad secara garis besar meliputi hal sebagai berikut : Adanya ketidak jelasan tujuan pendidikan, ketidak serasian kurikulum, ketiadaan tenaga pendidik yang tepat dan cakap, adanya pengukuran yang salah ukur serta terjadi kekaburan terhadap landasan tingkat-tingkat pendidikan.
Karena manajemen pendidikan berkait dengan penataan pendidikan, maka berdasar levelnya manajemen pendidikan itu dapat dikategorikan menjadi: (1) manajemen pendidikan makro (level nasional), (2) manajemen pendidikan messo (level regional/wilayah), (3) manajemen pendidikan mikro ( level lokal dan institusional/ lembaga)


1. Kendala peningkatan mutu pendidikan (Permasalahan pendidikan di tingkat Makro)
Kendala peningkatan mutu pendidikan ini disebabkan karena pemberian peranan yang kurang proporsional terhadap sekolah, kurang memadainya perencanaan, pelaksanaan, dan ketidaksesuaian pengelolaan sistem kurikulum, lingkungan kerja yang tidak kondusif, tidak cukupnya jam pelajaran, kurangnya sumber daya, dan pengadaan staf, serta tidak merata secara nasional.
Solusi yang ditawarkan untuk Peningkatan Mutu Pendidikan:
 Pengembangan kurikulum termasuk cara penyajian pelajaran dan system study pada umumnya.
 Pengadaan buku-buku pelajaran pokok untuk murid serta buku pedoman guru sekolah dasar dan sekolah-sekolah lanjutan, buku-buku pelajaran kejuruan dan tehnik untuk sekolah-sekolah yang memerlukannya dan buku-buku perpustakaan dalam berbagai bidang study pada pendidikan tinggi.
 Pengadaan alat-alat peraga dan alat-alat pendidikan lainnya pada sekolah dasar (SD), TK, dan SLB, laboratorium IPA dan SMP&SMA, fasilitas dan perlengkapan latihan dan praktik pada sekolah-sekolah kejuruan dan tehnik serta laboratorium untuk berbagai bidang ilmu pendidikan untuk Perguruan Tinggi.
 Pengadaan buku bacaan yang sehat dan bermutu melalui perpustakaan sekolah. (Departemen Pendidikan Nasional DEPDIKNAS (2002))
 Perlu kiranya dilakukan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan mutu guru antara lain, dengan presensi kedisiplinan guru; pertemuan guru/rapat guru untuk memperbaiki situasi belajar mengajar di sekolah; penataran guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme guru; mengikuti kursus pendidikan untuk menambah wawasan dan pengetahuan guru; mengadakan lokakarya untuk meningkatkan mutu hidup pada umumnya serta mutu dalam hal pekerjaan.

2. Rendahnya Kesejahteraan Guru (Permasalahan pendidikan di tingkat Messo)
Hal yang satu ini juga berperan dalam rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. buktinya dari survei FGII (Federasi Guru Independen Indonesia) saat pertengahan tahun 2005. Sekarang pendapatan rata-rata guru PNS per bulan sebesar Rp 1,5 juta. guru bantu Rp, 460 ribu, dan guru honorer di sekolah swasta rata-rata Rp 10 ribu per jam. Dengan pendapatan seperti itu, pastilah belum dapat mencukupi kebutuhan keluarga, wal hasil banyak guru melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku/lks, pedagang pulsa ponsel, dan sebagainya (Republika, 13 juli, 2005).
Sejak adanya UU Guru dan Dosen Pasal 10, memeberikan jaminan kelayakan hidup. Guru dan Dosen akan mendapat penghasilan yang pantas dan memadai. Tetapi, masalah lain yang muncul yaitu kesenjangan kesejahteraan Guru Swasta dan Negeri. Dapat dilihat di lingkungan pendidikan swasta, kesejahteraan masih sulit mencapai taraf ideal. Implikasinya pada kinerja yang dilakukan pastinya dalam pelaksanaan proses pendidikan antara lain, guru belum memenuhi standarisasi mutu Pendidikan Nasional, bahkan guru yang mengajar bukan pada bidang keahlian mereka.
Solusi yang ditawarkan:
 Guru sebagai tenaga kependidikan juga memiliki peran yang sentral dalam penyelenggaraan suatu sistem pendidikan. Sebagai sebuah pekerjaan, tentu dengan menjadi seorang guru juga diharapkan dapat memperoleh kompensasi yang layak untuk kebutuhan hidup. Dalam teori motivasi, pemberian reward dan punishment yang sesuai merupakan perkara yang dapat mempengaruhi kinerja dan mutu dalam bekerja, termasuk juga perlunya jaminan kesejahteraan bagi para pendidik agar dapat meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang selama ini masih terpuruk.

 Dalam hal tunjangan sudah selayaknya dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi lebih memperhatikan tunjangan guru yang manusiawi untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya mengingat peranan dari seorang guru yang begitu besar dalam upaya mencerdaskan suatu generasi. Di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa, misalnya, diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan.

 Merekrut jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai kebutuhan di lapangan disertai dengan adanya peningkatan kualitas dan kompetensi yang tinggi, jaminan kesejahteraan dan penghargaan untuk mereka. Pembangunan sarana dan prasarana yang layak dan berkualitas untuk menunjang proses belajar-mengajar.

3. Korupsi di tingkat sekolah (Permasalahan pendidikan di tingkat Mikro)
Korupsi di tingkat sekolah bukanlah suatu masalah baru bagi kebanyakan sekolah negeri. Hal ini turut andil dalam menyebabkab rendahnya mutu pendidikan dan menimbulkan semakin mahalnya biaya pendidikan. Korupsi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan diri sendiri sekarang ini merupakan praktek yang lazim dilakukan. Oleh sebab itu korupsi bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan.
Solusi yanng ditawarkan :
 memerlukan pembaharuan kebijakan pendidikan melalui konsensus antara birokrat dan komunitas sekolah.
 Melacak isu soal perpindahan dan mutasi dan mengembangkan pendekatan adalah bagian penting dari sebuah kesepakatan bersama dalam mengambil keputusan.
 Kelas dan sekolah harus dijadikan cermin oleh birokrasi pendidikan, bagaimana sebenarnya sistem pendidikan kita dijalankan.
 Membangun kontrol sosial di semua level pendidikan yang memungkinkan sekolah terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.
 Dalam pelaksanaan program belajar mengajar guru, kepala sekolah, siswa, dan masyarakat harus tercermin dalam program penguatan kapasitas guru sekaligus kapasitas peran serta masyarakat.
 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus terus berupaya mengevaluasi seluruh tools yang berkaitan dengan perangkat perundang-undangan yang dianggap lemah dan perlu diubah, terus berupaya meningkatkan kapasitas manajemen sekolah secara berkesinambungan.
 Membuat sebuah program perencanaan manajemen keuangan sekolah, agar warga sekolah semakin peduli pada setiap rencana yang akan sekolah tetapkan.
 Komite sekolah harus dapat menciptakan kondisi sekolah yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu. Alasannya sederhana, yaitu komite sekolah juga memiliki fungsi sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency), pendukung (supporting agency), pengontrol (controlling agency), dan mediator. Komite sekolah merupakan kekuatan nyata yang tak pernah diberdayakan sekaligus diikutsertakan dalam menyusun RAPBS. (Sumber: Lampung Post 21 Juni 2012).

2 thoughts on “Permasalahan Pendidikan di tingkat Makro, Messo, dan Mikro

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s